Warganet Indonesia kini sedang ramai di berbagai platform media sosial, membagikan gambar lambang burung Garuda dengan latar belakang biru dan tulisan "Peringatan Darurat." Gerakan "Peringatan Darurat" ini mencuat di tengah panasnya situasi politik, terutama setelah DPR dan pemerintah berupaya menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah.
Gambar burung Garuda berwarna biru tersebut pertama kali diunggah oleh akun kolaborasi @najwashihab, @matanajwa, dan @narasitv di Instagram. Hingga Rabu (21/8/2024) pukul 16.40 WIB, unggahan itu telah dibagikan lebih dari 53.000 kali oleh pengguna Instagram. Bahkan, gerakan ini menarik perhatian vokalis Efek Rumah Kaca, Cholil Mahmud, yang turut membagikan gambar tersebut di akun Instagram-nya, @cholil.
Di platform X (sebelumnya Twitter), gerakan "Peringatan Darurat" menjadi trending topic dengan lebih dari 31.000 tweet. Penyebaran gerakan ini di X tidak lepas dari kontribusi sejumlah seniman dan musisi yang prihatin dengan situasi politik di Indonesia. Komedian Pandji Pragiwaksono dan musisi Fiersa Besari, misalnya, juga mengunggah gambar "Peringatan Darurat" tersebut. Bahkan, komunitas pencinta sepak bola Tanah Air, seperti Brajamusti Gadjah Mada, suporter PSIM Yogyakarta, turut ambil bagian. Dalam unggahan mereka, Brajamusti menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi Indonesia saat ini, meski menyadari bahwa mereka hanyalah komunitas pencinta sepak bola. "Peringatan darurat ini mungkin bukan kapasitas kami untuk bicara terlalu banyak. Tapi ini adalah hak dan bentuk tanggung jawab kami sebagai Warga Negara Indonesia untuk tidak diam saja saat situasi seperti ini," tulis @Brajagama_.
Latar belakang gerakan ini berkaitan dengan putusan MK yang mengubah ambang batas pencalonan gubernur Jakarta melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan ini diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora, dan disambut baik karena memberikan harapan baru bagi pencalonan gubernur Jakarta. Dengan ambang batas yang lebih rendah, lebih banyak partai politik kini memiliki peluang untuk mengusung calon gubernur, membuka ruang bagi tokoh-tokoh baru untuk ikut berkompetisi.
Namun, sehari setelah putusan tersebut, DPR dan pemerintah langsung bergerak cepat dengan menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi menyatakan bahwa revisi ini diperlukan untuk mengakomodasi putusan MK yang memungkinkan partai nonparlemen mengusung calon kepala daerah. "Revisi UU Pilkada dilakukan untuk memastikan putusan MK itu termuat dalam undang-undang," kata Awiek, sapaan akrabnya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Harap Tidak Menggunakan Link, Spam, Dan Malware